MALANG | Cangkir Opini adalah diskusi bertajuk “Dialog Kebangsaan Muhamamdiyah dan Pemilu 2024”. Kegiatan ini, dimoderatori oleh Mohammad Ilham dan turut mengundang Fauzan selaku rektor UMM, Dekanto Eko Purwono selaku Direktur Intelkam Polda Jawa Timur, Muhammad Mirdasy selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Jawa Timur, dan Ali Muthohirin selaku aktivis muda. Serta dihadiri dari berbagai kalangan aktivis muda se- Malang Raya, pada Kamis, (07/09) bertempat di Ruang Sidang Senat UMM.Selaku aparat penegak hukum, Dekananto Eko Purwono yang saat ini menjabat sebagai Direktur Intelkam Polda Jatim meminta bahwa mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Untuk mendorong pemilu damai di tahun 2024, mahasiswa harus menciptakan suasana sejuk serta terlibat aktif dalam memerangi hoax, hate speech. Apalagi kelompok mahasiswa adalah orang-orang terdidik yang memiliki tanggung jawab atas kondisi masyarakat.
Ali Muthohirin yang menjadi salah satu pemantik menyampaikan hal yang mejadi pertanyaan besar saat ini adalah bagaimana wajah dari demokrasi Indonesia saat ini. Menurutnya hal ini sampai sekarang masyarakat belum menemunkan titik idealnya bagaimana demokrasi ideal Indonesia. Juga, pengkultusan terhadap salah satu sosok yang menjadi calon dalam pemilu adalah hal yang sakit secara demokrasi.
“Indonesia dengan masyarakat didalammnya yang sangat plural secara suku, ras dan agama, adalah hal yang sangat mudah untuk dipecah. Saat ini juga, terjadi paradoks yang membuat para mubalig atau para pemuka agama mencampur adukan politik dalam dakwahnya. Sehingga, munculah paham -paham radikal yang membuat pemilu selalu menjadi ajang saling sentimen antar kelompok yang berbeda,” sampainya.
Perihal bagaimana peranan Muhammadiyah salah satunya sebagai ormas agama yang cukup besar di Indonesia menyikapi mendekati tahun politik 2024 nanti, Muhammad Mirdasy menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Perlu adanya kesetaraan terlebih dahulu dalam wajah demokrasi Indonesia.
Menurutnya, diantara kesetaraan yang dimaksud adalah setara dalam berbicara dan berserikat, setara dalam pendidikan, setara dalam pendapatan bahkan akses atas modal, setara dalam sumber informasi dan jaringan komunikasi, dan setara dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu saat ini LHKP Jawa Timur mengambil peran untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para kader -kadernya yang terlibat dalam politik nantinya.
“Untuk dapat mewujudkan pemilu yang damai tidak hanya bisa tercapai dengan salah satu pihak berusaha, para aktivis misalnya. Tetapi, haruslah masyarakat keseluruhan sadar bahwa pemilu adalah ajang untuk mereka kemudian mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Hal ini bisa dimulai dari menjadi educator untuk menjadi pemilih yang cerdas nantinya untuk kemudian menguji seberapa berkompeten pada peserta pemilu,” pesannya.
Rf
0 Komentar